Jakarta – Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, bersama 48 Kepala Daerah yang sedang membangun Mal Pelayanan Publik ( MPP ), menandatangani Komitmen Pembentukan Mal Pelayanan Publik dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo di Aula Kantor KeMenpan RB di Jakarta. Selasa ( 10/3 ).
Menteri PAN RB Republik Indonesia , Tjahyo Kumolo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Daerah yang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan MPP, karena dari 514 Kabupaten/Kota se Indonesia tidak banyak yang memiliki MPP. Menteri juga mengatakan bahwa MPP merupakan salah satu upaya Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, "reformasi birokrasi harus sederhana dan cepat, seperti arahan Presiden" jelas Menteri Tjahyo.
Saat ini MPP di Tabalong sudah mulai beroperasi sejak tanggal 2 Maret 2020 dan sudah mencapai 90% untuk dilaksanakan soft launching yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020.
Meskipun selama ini pelayanan publik bagi masyakat Tabalong telah dilaksanakan secara maksimal di tiap - tiap SKPD, keberadaan MPP Tabalong motor penggerak pelayanan terpadu satu pintu yang semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan mulai dari administrasi kependudukan, berbagai perijinan, pembayaran Pajak daerah maupun retribusi hingga bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi vertikal, BUMN maupun BUMD.
Sebagai daerah dengan nilai penanaman modal asing terbesar di Kalsel yaitu sebesar Rp 18, 75 Triliun di tahun 2019, Bupati Tabalong juga menambahkan bahwa keberadaan MPP juga sebagai bentuk upaya memberi kemudahan berusahan dan investasi daerah melalui proses perijinan yang terpadu dan tersistematis, "calon investor juga lebih dimudahkan, penanaman modal asing dan dalam negeri terus meningkat sudah pasti berdampak pada kesejahteraan daerah" tutup H Anang.
Sebagai informasi, Mal Pelayanan Publik Tabalong yang berada di kawasan yang sangat strategis di Mabuun ini, nantinya akan diisi 27 instansi, seperti Disdukcapil, Dinas Penanaman Modal, Kantor Pajak Pratama, Bank Kalsel, PDAM dan lain sebagainya. ( Humas )
